Lokasiberita.com Boyolali – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin dengan maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Padahal selama ini Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar hati-hati menggunakan anggaran.

“Saya sebagai Mendagri, teman Kepala Daerah, ya kami sedih dan prihatin. Mengapa masih terus tidak belajar dari yang sudah kita saksikan. Kan media hampir tiap detik menyuarakan, baik online, TV. Kok ya tidak hati-hati,” kata Tjahjo usai membuka seminar nasional DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2018).

“Padahal area perencanaan anggaran, yang menyangkut jual beli jabatan, ya menyangkut belanja barang dan jasa itu area rawan korupsi. Bapak Presiden sampai Pak Bupati mengingatkan semua, perangkat desa, aparatur kecamatan, kabupaten dan semua,” sambungnya.

Dia prihatin rata-rata kepala daerah yang terjaring OTT KPK itu untuk membiayai kampanye. Menurutnya, hal itu tak pantas dilakukan oleh pimpinan daerah.

“Kalau (terjaring OTT KPK) orang mengatakan apes, ya nggak apes. Mosok dia sebagai pejabat daerah nggak tahu area rawan korupsi?” tukasnya.

“Ada calon gubernur yang juga masih mencari uang di era-era pendaftaran (Pilkada), sekarang tahap-tahap konsolidasi partai untuk persiapan Pilkada serentak, masih ada kepala daerah yang ketangkap,” katanya heran.

Menurut catatannya selama menjabat sebagai Mendagri, sudah ada enam Gubernur yang terjerat KPK. Dia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif melakukan fungsi pengawasan.

“Semenjak saya Mendagri, enam gubernur yang kena. Ada yang sama istrinya, ada yang sama anaknya, berapa bupati, sampai ada yang perangkat desa juga kena. Maka berhati-hatilah terhadap area rawan korupsi. Hati-hati Karena fungsi pengawasan tidak hanya pada Kejaksaan, Kepolisian, pada Inspektorat, tidak. Ya masyarakat sendirilah yang mengawasi,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait jabatan Bupati Subang Imas Aryumningsih yang juga terjerat OTT, Tjahjo mengaku masih menunggu pengumuman resmi KPK. Pihaknya belum menyiapkan pelaksana tugas (plt) untuk menggantikan tugas Imas di Subang.

“Saya baru mendapat informasi dan langsung staf kami mengecek ke KPK. Kami menunggu pengumuman resmi KPK yang berkaitan dengan OTT maupun berkaitan dengan status. Kami belum mendapat laporan detail,” katanya.

Tjahjo kemudian mencontohkan kasus Gubernur Jambi Zumi Zola yang sudah berstatus tersangka KPK. Meski sudah berstatus tersangka Zumi masih menjalankan tugasnya, Tjahjo beralasan pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kalau tersangka tidak ditahan, ya harus kita hargai sampai proses hukum tetap. Dia masih bisa memimpin daerah. Seperti gubernur Jambi, dia kan tersangka, kita harus mengedapankan praduga tak bersalah, menunggu proses pengadilan,” ujar Tjahjo.

Bola | Hasil Skor | Bursa Taruhan | Prediksi Togel Online | Agen Togel Online | Judi Online | Poker Online | Tangkas | Sabung Ayam | CERITA SEX  | CERITA18+ | video18+ | Dokter18+ | GAYA SEX18+ | MAJALAH 18+ | MODEL18+ | FILM18+ | BERITA18+ | FILM SEMI | VIDIO BOKEP |
VIDIO SEX | CERITA DEWASA 18+ | VIDEO HOT 18