Lokasiberita.com Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespons kebijakan pemerintah yang bakal mewajibkan PT Pertamina (Persero) mendistribusikan BBM jenis Premium ke wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sebelumnya perseroan hanya wajib menyalurkan di luar Jamali.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyampaikan tanpa harus menyalurkan Premium ke Jamali saja sudah mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut.

“Sekarang saja sudah terganggu dong,” katanya ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).

Namun pihaknya belum mengetahui pasti seperti apa mekanisme dari kewajiban tersebut yang implementasinya akan didasari payung hukum revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Secara resmi saya belum terima, kami belum terima bentuknya seperti apa,” lanjutnya.

Kementerian BUMN pun bakal fokus mencari cara agar bisa meminimalkan dampak kerugian Pertamina karena adanya kebijakan tersebut.

“Ini sedang kami bahas, di Kementerian BUMN, kita fokus bagaimana Pertamina untuk bisa me-reduce (mengurangi) kerugian. Caranya gimana, tentunya tidak dengan cara yang sekarang, namun cara-cara lain,” jelasnya.

Untuk mengandalkan subsidi pun tidak memungkinkan. Kata dia, pemerintah hanya membolehkan subsidi untuk Solar, sementara selisih harga jual Premium mesti ditanggung perusahaan.

Maka pihaknya mencoba mencari cara dengan mendorong usaha Pertamina di sektor hulu, contohnya seperti Blok Mahakam.

“Kalau sudah jalan kan seperti (Blok) Mahakam bisa,” tambahnya

Bola | Hasil Skor | Bursa Taruhan | Prediksi Togel Online | Agen Togel Online | Judi Online | Poker Online | Tangkas | Sabung Ayam | CERITA SEX  | CERITA18+ | video18+ | Dokter18+ | GAYA SEX18+ | MAJALAH 18+ | MODEL18+ | FILM18+ | BERITA18+ | FILM SEMI | VIDIO BOKEP |
VIDIO SEX | CERITA DEWASA 18+ | VIDEO HOT