LokasiBerita.com Beijing – Otoritas China di kawasan otonomi Xinjiangmengeluarkan kebijakan yang kontroversial dengan dalih untuk melawan ekstremisme. Kini otoritas China meluncurkan kampanye untuk melawan produk halal.

Mayoritas penduduk di Xinjiang berasal dari suku Uighuryang memeluk agama Islam, namun Muslim adalah kelompok minoritas di China. Tentu saja kebijakan kampanye anti-produk halal tersebut berpengaruh pada kehidupan kelompok minoritas tersebut.

Kampanye tersebut dideklarasikan oleh para pemimpin Partai Komunis China yang berkumpul di ibukota Xinjiang, Urumqi, pada Senin, 8 Oktober 2018. Mereka mendeklarasikan untuk “bertarung dalam pertempuran melawan pan-halalisasi”.

Selain adanya kampanye ‘anti-halal’, otoritas setempat juga telah mengesahkan aturan baru dalam undnag-undang anti-ekstremisme Xinjiang. Mereka mengesahkan aturan bahwa warga minoritas Muslim Uighur akan dikirim ke tempat yang disebut sebagai “pusat pelatihan kejuruan”.

Menjadi sebuah pembenaran retrospektif untuk penahanan massal orang-orang Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang,” kata James Leibold, pakar kebijakan etnis Cina di La Trobe University di Melbourne.

“Ini adalah bentuk baru dari pendidikan ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar tidak memiliki dasar hukum, dan saya melihat mereka mencoba menciptakan dasar hukum untuk kebijakan ini.”

Kelompok bipartisan di Amerika Serikat (AS) telah meminta Presiden Donald Trump untuk mengecam ‘pelanggaran HAM berat’ di China ini. Mereka meminta Trump menyerukan kepada Presiden China Xi Jinping untuk menutup ‘kamp pendidikan politik’.

Mereka juga mengusulkan penerapan sanksi terhadap Ketua Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo di bawah Akta Magnitsky, yang akan mencegahnya memasuki AS dan membekukan aset apa pun yang ia miliki di bank-bank AS.

“Otoritarianisme China di dalam negeri secara langsung mengancam kebebasan kami serta nilai-nilai dan kepentingan nasional kami yang paling dalam,” ujar Senator Florida Marco Rubio dan perwakilan New Jersey, Chris Smith. Keduanya berasal dari Partai Republik AS.

Sebelumnya pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, menyatakan keprihatinan serupa pekan lalu.

Bola | Hasil Skor | Bursa Taruhan | Prediksi Togel Online | Agen Togel Online | Judi Online | Poker Online | Tangkas | Sabung Ayam | CERITA SEX  | CERITA18+ | video18+ | Dokter18+ | GAYA SEX18+ | MAJALAH 18+ | MODEL18+ | FILM18+ | BERITA18+ | FILM SEMI | VIDIO BOKEP |
VIDIO SEX | CERITA DEWASA 18+ | VIDEO HOT